Lembaga Pers di Pesisir Barat Dikotak-kotakkan, Ada Apa???

Pesisir Barat - Kondisi iklim pers di Kabupaten Pesisir Barat saat ini dinilai kurang kondusif. Pasalnya, sejumlah kalangan menilai masih terjadi praktik perlakuan tidak adil terhadap organisasi media dalam penyaluran dukungan pemerintah daerah (Pemda) melalui Diskominfo Pesisir Barat.

Indikasi tersebut terlihat dari dugaan adanya tebang pilih organisasi media dalam pemberian/penerimaan dana hibah. 

Situasi semacam ini dinilai akan memicu ketimpangan di kalangan insan pers, terutama antara organisasi media yang rutin menerima bantuan dan media lain yang tidak mendapatkan kesempatan serupa.

"Kami melihat masih adanya praktek pengkotak-kotakan alias tebang pilih organisasi media disini (Pesisir Barat-red) bahkan berlangsung terang-terangan. Beberapa organisasi media masih tetap menjadi langganan dana hibah, sementara beberapa organisasi media hanya gigit jari," ujar Rido Haryanto, Sekretaris Aliansi Jurnalistik Online (AJO) Indonesia, Kamis (30/4/2026).

Rido menilai, Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat belum menunjukkan komitmen keadilan dalam memberdayakan seluruh elemen organisasi media yang ada.

"Kami melihat kata keadilan atau keberpihakan Pemerintah Daerah Pesisir Barat untuk memberdayakan elemen masyarakat yang bergerak di dunia jurnalistik masih jauh dari harapan. Malahan Pemkab secara gamblang mengkotak-kotakan," katanya tegas. 

Menurut infomasi dari salah satu ketua Organisasi Pers di Pesisir Barat bahwasannya hanya akan ada dua organisasi  yang perkirakan akan menerima kucuran dana hibah untuk tahun 2026.

Hal tersebut diketahui berdasarkan hasil konfirmasi melalui pesan WhatsApp, dari Plt kepala Dinas Kominfo Pesisir Barat yang lama, Antoni Wijaya.

Mantan Plt Kepala Diskominfo Pesisir Barat itu, saat coba dikonfirmasi melalui sambungan WhatsApp dengan nomor 0822-79xx-65xx, tidak merespon meskipun nomor yang bersangkutan status aktif sampai berita ini dimuat. (**)